Kerja sama dengan mitra dapat membantu bisnis berkembang lebih cepat. Namun, kerja sama tanpa kesepakatan tertulis dapat menimbulkan perbedaan pemahaman ketika para pihak mulai membahas keuntungan, biaya, tanggung jawab, dan risiko. Karena itu, perjanjian bagi hasil untuk bisnis dapat menjadi dasar penting untuk mengatur hubungan kerja sama secara lebih jelas.

Model kerja sama ini dapat muncul dalam berbagai kegiatan. Misalnya, pemilik modal bekerja sama dengan pengelola usaha, pemilik merek menggandeng mitra operasional, atau dua pihak menjalankan proyek berdasarkan kontribusi masing-masing. Meskipun demikian, para pihak perlu menyesuaikan isi perjanjian dengan karakter bisnis dan hubungan hukum yang mereka jalankan.

Apa Itu Perjanjian Bagi Hasil?

Perjanjian bagi hasil merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan kerja sama dengan mekanisme pembagian hasil berdasarkan ketentuan yang mereka sepakati. Para pihak dapat menentukan kontribusi, cara menghitung hasil, jadwal pembayaran, serta tanggung jawab masing-masing.

Dalam hukum perdata, para pihak perlu memperhatikan syarat sah perjanjian. Mereka juga perlu memastikan isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Selain itu, para pihak sebaiknya menyusun kesepakatan secara tertulis agar masing-masing pihak memiliki bukti mengenai hak dan kewajibannya.

Karena itu, kontrak sebaiknya tidak hanya mencantumkan persentase keuntungan. Para pihak perlu menjelaskan seluruh mekanisme kerja sama secara terukur.

Mengapa Perjanjian Bagi Hasil Penting?

Perjanjian bagi hasil untuk bisnis membantu para pihak menetapkan aturan kerja sama sebelum mereka menjalankan kegiatan usaha. Melalui kontrak yang jelas, setiap pihak dapat memahami kontribusi, hak, kewajiban, dan risiko sejak awal.

Selain itu, kontrak dapat mengurangi potensi perselisihan ketika para pihak sudah menyepakati mekanisme pembagian hasil. Misalnya, mereka dapat menentukan pembagian berdasarkan laba bersih, laba kotor, omzet, atau formula lain yang sesuai dengan model usaha.

Namun, para pihak harus membedakan omzet, laba kotor, dan laba bersih. Setiap istilah menghasilkan dasar perhitungan yang berbeda. Oleh sebab itu, kontrak perlu menjelaskan biaya apa saja yang dapat dikurangkan sebelum pembagian hasil.

Apa Saja Isi Perjanjian Bagi Hasil?

Perjanjian yang baik perlu memuat identitas lengkap para pihak, tujuan kerja sama, ruang lingkup kegiatan, kontribusi masing-masing pihak, serta jangka waktu kerja sama. Selanjutnya, para pihak perlu mengatur sumber pendapatan dan formula pembagian hasil secara rinci.

Jika satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menjalankan operasional, kontrak perlu menjelaskan nilai modal serta bentuk kontribusi pengelola. Para pihak juga perlu mengatur kepemilikan aset, penggunaan merek, tenaga kerja, biaya operasional, dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika aspek tersebut relevan dengan kerja sama.

Selain itu, kontrak perlu mengatur pencatatan transaksi, periode perhitungan, jadwal pembayaran, serta mekanisme pemeriksaan laporan. Dengan demikian, kedua pihak dapat menggunakan dasar data yang sama ketika menghitung hak masing-masing.

Kontrak juga sebaiknya mengatur wanprestasi, pengakhiran kerja sama, keadaan yang menghambat pelaksanaan, dan prosedur pemberitahuan. Ketentuan tersebut membantu para pihak menentukan langkah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Pembaruan Akun PT Perorangan: Hal yang Perlu Anda Perhatikan

Bagaimana Menentukan Persentase Bagi Hasil?

Tidak ada satu persentase yang otomatis berlaku untuk seluruh bisnis. Para pihak perlu mempertimbangkan modal, aset, keahlian, tenaga kerja, jaringan, teknologi, risiko, serta tanggung jawab masing-masing.

Sebagai contoh, pemilik modal dapat memperoleh bagian tertentu, sedangkan pengelola menerima bagian berdasarkan kontribusi operasional. Namun, para pihak perlu menyusun formula yang mencerminkan kontribusi nyata agar pembagian tidak menimbulkan ketidakjelasan.

Lebih penting lagi, kontrak harus menjelaskan dasar perhitungan secara spesifik. Jika para pihak menggunakan laba bersih, mereka perlu menentukan biaya yang dapat dikurangkan. Dengan begitu, kedua pihak dapat menghitung keuntungan menggunakan standar yang sama.

Bagaimana Menyelesaikan Perselisihan?

Perjanjian bagi hasil untuk bisnis sebaiknya mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa sejak awal. Para pihak dapat mengutamakan musyawarah atau negosiasi sebelum memilih mekanisme lain.

Jika mereka memilih alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase, kontrak perlu memuat klausul yang jelas mengenai mekanisme tersebut. UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum tertentu yang disepakati para pihak.

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan prosedur penyelesaian ketika muncul perselisihan. Mereka juga dapat mengatur pilihan forum, tempat penyelesaian, serta hukum yang berlaku sepanjang ketentuan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apakah Perjanjian Harus Menggunakan PT?

Tidak semua kerja sama bagi hasil harus menggunakan PT. Bentuk badan usaha bergantung pada karakter kegiatan, skala bisnis, hubungan para pihak, serta kebutuhan legalitas masing-masing.

Namun, jika kerja sama melibatkan Perseroan Terbatas, para pihak perlu memastikan pihak yang menandatangani kontrak memiliki kewenangan. Selain itu, isi perjanjian perlu selaras dengan anggaran dasar dan ketentuan internal perseroan.

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap menjadi dasar utama pengaturan PT dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Karena itu, pemilik usaha perlu memperhatikan struktur dan kewenangan perusahaan sebelum menandatangani kerja sama.

Siapkan Legalitas Bisnis Bersama Legalist Batam

Perjanjian yang baik akan semakin kuat ketika perusahaan memiliki struktur legalitas yang jelas. Karena itu, calon pengusaha perlu memilih bentuk badan usaha dan perizinan yang sesuai dengan model bisnisnya.

Legalist Batam dapat membantu kebutuhan tersebut melalui Jasa Pembuatan PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, NIB, Izin Usaha, virtual office, serta berbagai kebutuhan legalitas perusahaan lainnya.

Bagi pelaku usaha yang ingin bekerja sama dengan investor atau mitra operasional, penataan legalitas sejak awal dapat membantu menciptakan fondasi bisnis yang lebih profesional. Selain itu, struktur perusahaan yang jelas memudahkan para pihak menentukan kewenangan dan tanggung jawab dalam kontrak.

Penutup

Perjanjian bagi hasil untuk bisnis membantu para pihak mengatur pembagian keuntungan, kontribusi, tanggung jawab, dan risiko secara tertulis. Dengan demikian, setiap pihak memiliki pedoman yang jelas selama menjalankan kerja sama.

Namun, para pihak perlu menyusun kontrak berdasarkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Mereka juga harus menjelaskan formula pembagian hasil, biaya, jangka waktu, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara rinci.

Jika Anda sedang menyiapkan bisnis atau ingin membangun kerja sama dengan mitra, Legalist Batam siap membantu kebutuhan legalitas melalui Jasa Pembuatan PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, NIB, dan Izin Usaha agar fondasi bisnis Anda lebih tertata.

Hubungi Kami Melalui: